DIRTY VOTE Membaca Ulang Kontroversi Pemilu 2024

Film Dirty Vote bukanlah film fiksi. Film dokumenter ini menyajikan analisis mengenai proses Pemilu 2024 berdasarkan data, dokumen, regulasi, serta peristiwa-peristiwa yang telah menjadi perhatian publik.

Pada film Ditry Vote, ini bukan sekedar film biasa, film ini berisikan data-data yang diambil dari informasi yang valid, tidak ada rekayasa, hanya ada pemaparan yang begitu monoton dan membuat banyak orang merasa tidak tertarik, namun hari ini ada ajakan untuk murid ABI Center untuk membuka mata, tentang apa yang terjadi pada pemilu 2024 silam, ada kecurangan yang dilihat dan disadari oleh banyak masyarakat, namun disini ada yang menarik, yaitu bagaimana 3 orang dosen Hukum Tata Negara di Indonesia yaitu Zainal Arifin Mochtar dari UGM, Bivitri Susanti dari (STH) Indonesia Jentera, Feri Amsari dari Unand. Dan meletakkan bahasa dan pengalamannya untuk mengenalkan kepada khalayak ramai. Mulai dari dasar aturan yang ada di Indonesia hingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, mulai dari siapa, kapan, dimana, bagaimana, apa, yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan apa yang diakibatkan dari hal tersebut, mengaitkan sebab dengan akibat, dalam hal ini 3 dosen berbicara tanpa sekat, nama-nama disebutkan agar tidak ada yang disembunyikan. Murid ABI Center mari kita mulai membahasnya. Kita mengetahui terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan hasil dari kecurangan pemilu yang dilandaskan dengan salah gunanya pemakaian kewenangan yang ada di Indonesia. Secara nyata hal ini membuat cacat demokrasi Indonesia, ini dudah menjadi rahasia umum. Dimulai dari kampanye yang tujuan awalnya untuk meyakinkan rakyat menjatuhkan pilihannya, memilih salah satu paslon, ada paslon 01 dari Anies Baswedan dan Muhaimmin Iskandar, kemudian paslon 02 dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemduian paslon 03 ada Ganjar dan Mahfud MD. Setiap paslon memiliki hak dalam melakukan kampanye, mulai dari spanduk, pengadaan sponsor, pakta integritas, banruan sosial, hingga yang tidak bisa digenggam seperti janji-janji manis, namun dengan tujuan memudahkan segala kebutuhan hidup WNI, menawarkan diri untuk menjadi Solusi dari banyak pihak yang butuh kesejahteraaan hidup. Hal ini tentu membutuhkan modal, tenaga, mental dan yang paling penting citra baik. Salah satu syarat kampanye adalah tidak dilakukan mengguanakan fasilitas negara, mulai dari APBN, Akun resmi Pemerintah, namun bukti menyapaikan bahwa salah satu akun di X menyampaikan bahwa adanya tagar #Prabowogibran2024, pemilik akun adalah mentri pertahanan Republik Indonesia, dengan jelas didepan mata, ini melanggar aturan yang sudah ditegakkan, menteri tidak diperbolehkan memihak kepada salah satu paslon. Namun dibiarkan, karena yang didukung merupakan Paslon yang didalamnya adalah anak dari Presiden Indonesia yang masih menjabat hari itu.